Demak, Mediakpk.com – Warga RT 2 RW 3 Kampung Krajan, Desa Grogol, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menggelar audiensi dengan Kepala Desa Grogol, Suripan, Rabu (14/10/2026). Audiensi digelar untuk menyoroti sejumlah persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari domisili perangkat desa hingga transparansi proyek pembangunan.
Perwakilan warga, Totok Budi Aryanto, mengatakan audiensi dilakukan untuk meminta penjelasan langsung terkait kebijakan pemerintah desa yang dinilai belum optimal, terutama dalam aspek pelayanan, keterbukaan informasi, dan tata kelola pemerintahan.
“Sebagai warga negara, saya memberanikan diri untuk mengadakan audiensi dan meminta penjelasan,” ujar Totok usai audiensi di Balaidesa Grogol.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hal penting dan menjadi hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan serta pelaksanaan kegiatan desa.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pengisian perangkat Desa Grogol hingga pelantikan Muhammad Rifqi Nurul Muhib. Dari tujuh peserta seleksi, warga mempertanyakan pemenuhan ketentuan domisili setelah pelantikan.
Totok menyebut, perangkat desa yang dipersoalkan belum tinggal secara fisik di wilayah tugas, meski secara administrasi sudah memindahkan KK dan KTP. Hal ini dinilai perlu diklarifikasi sesuai Peraturan Bupati Demak tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Menurutnya, domisili berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain perangkat desa, warga juga menyoroti transparansi pengelolaan aset desa, termasuk lelang tanah bengkok atau bondo desa, serta proyek normalisasi saluran dan pembangunan tanggul.
Totok mempertanyakan kelengkapan dokumen perencanaan, khususnya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ia mengaku telah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat keterangan bahwa RAB belum tersedia saat ditanyakan.
Pihak pemerintah desa, kata dia, menyampaikan dokumen tersebut akan menyusul.
“Seharusnya RAB ditentukan terlebih dahulu melalui mekanisme yang sesuai sebelum proyek berjalan. Namun, menurut saya, proyek sudah berjalan ketika RAB belum tersedia,” katanya.
Ia menegaskan, keberatan warga bukan pada pembangunannya, melainkan pada kejelasan prosedur dan keterbukaan informasi.
“Kalau proyek dilaksanakan dengan RAB yang jelas, saya tidak akan menuntut. Persoalannya, menurut saya, proyek tersebut berjalan tanpa RAB yang tersedia,” ujarnya.
Warga juga mengeluhkan pelayanan administrasi desa yang dinilai lambat dan kurang profesional, sehingga perlu evaluasi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Desa Grogol, Suripan, mengakui masih ada kekurangan dalam pelayanan.
“Nggih, untuk tuntutan ada beberapa poin tadi. Menurut kami, itu sebagai koreksi terhadap diri kami sendiri bahwa kami masih kurang memuaskan bagi beberapa warga masyarakat. Jadi, ini menjadi koreksi bagi pemerintah desa kami,” ujarnya.
Terkait domisili perangkat desa, Suripan menyebut proses pemenuhan tempat tinggal sedang berjalan.
“Sudah berproses. Contohnya, untuk domisili yang membutuhkan tempat tinggal, ada tanah yang baru dibeli dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan tempat tinggal,” jelasnya.
Sementara terkait proyek normalisasi, ia menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari anggaran perubahan yang baru ditetapkan beberapa hari lalu dan sudah dimusyawarahkan dengan BPD. (Red).
