MEDIAKPK.COM JAKARTA – Polri terus mengerahkan dukungan personel Korps Brimob dari berbagai daerah untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terbaru, Satbrimob Polda Lampung memberangkatkan enam personel beserta dua unit kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk melaksanakan tugas bantuan kendali operasi (BKO) Polda Sumatera Selatan, Sabtu (17/10/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengerahan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mengoptimalkan dukungan operasional dalam menghadapi karhutla, termasuk melalui penambahan personel dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan.
“Polri mengerahkan personel dan sarana pendukung dari berbagai satuan kewilayahan untuk membantu penanganan karhutla sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman, meningkatkan kesiapsiagaan, serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Sebelumnya, pada Kamis (15/10/2026), Polri telah mengerahkan 200 personel tambahan dari Pasukan Brimob I Korbrimob Polri untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Barat juga mengirimkan 200 personel Brimob untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Jumat (16/10/2026).
Pengerahan dari sejumlah wilayah tersebut menunjukkan dukungan lintas satuan Polri dalam menghadapi karhutla di daerah yang membutuhkan penanganan intensif. Penempatan personel dan pelaksanaan tugas disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di masing-masing wilayah.
Adapun enam personel Satbrimob Polda Lampung yang diberangkatkan ke Sumatera Selatan terdiri atas empat operator kendaraan AWC dan dua pengemudi.
Personel Satbrimob Polda Lampung bersama dua unit kendaraan Armored Water Cannon (AWC) diberangkatkan untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Polri terus mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kemunculan titik api kepada petugas. Partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas instansi diperlukan agar potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin sebelum meluas.
( m rosid)
