Mediakpk.ckm Polkam, Ternate – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk memastikan program prioritas Presiden benar-benar diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Asisten Deputi Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Program Prioritas Pemerintah di Ternate, Maluku Utara, Rabu (27/8/2025).
“Kami ingin mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di daerah, khususnya Maluku Utara. Program prioritas Presiden yang harus kita dorong adalah sesuatu yang sangat mulia, di mana Asta Cita Kabinet Merah Putih ini harus betul-betul diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.
Kresno menegaskan, setiap masukan dari pemerintah daerah akan dijadikan dasar rekomendasi untuk diteruskan ke pemerintah pusat. “Harapan kami, apa yang disampaikan para kepala dinas tadi adalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kami dari pusat akan benar-benar dengan hati membantu program di daerah,” tambahnya.
Rakor yang dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Malut, Ir. Sri Haryanti Hatari mewakili Gubernur, menghadirkan sejumlah pejabat daerah, perwakilan TNI, dan kementerian terkait. Forum ini membahas berbagai program prioritas, mulai dari penyediaan perumahan, peningkatan gizi, pemberdayaan ekonomi desa, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.
Dalam paparannya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya program rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya membantu warga memiliki hunian yang aman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif.
Badan Gizi Nasional menyoroti keberlanjutan program makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, hingga santri. Program ini dirancang agar asupan gizi terpenuhi dengan memanfaatkan pangan lokal, sekaligus meringankan beban keluarga kurang mampu.
Dari sisi pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Provinsi Malut menyampaikan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa melalui berbagai unit usaha yang dikelola langsung masyarakat.
Dinas Sosial memaparkan progres Sekolah Rakyat, sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan berkualitas sekaligus dukungan sosial bagi keluarga.
Sementara itu, Dinas Kesehatan melaporkan jalannya pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menjangkau banyak masyarakat di berbagai daerah. Program ini membuka akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata, meski masih dihadapkan pada tantangan sarana dan prasarana di lapangan.
Menutup rakor, Brigjen Kresno menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat pencapaian tujuan. “Kolaborasi yang ada di daerah sangat membantu program pembangunan. Saya rasa itu sangat membangun apabila bisa terimplementasikan dengan baik,” katanya.
Melalui forum ini, pemerintah pusat memastikan program prioritas Presiden tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar hadir memperbaiki kehidupan masyarakat di Maluku Utara.
