Home / Berita utama / HUKUM / KRIMINAL

Senin, 16 November 2026 - 23:11 WIB

MENGAKU WARTAWAN, DIDUGA INTIMIDASI PELAKU USAHA! IDENTITAS PERS DIPERTANYAKAN, APH DAN ORGANISASI PERS DI KUDUS DIMINTA JANGAN TUTUP MATA!

KUDUS, JAWA TENGAH – Dugaan penyalahgunaan profesi jurnalistik oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan menjadi perhatian serius sejumlah pelaku usaha tambang rakyat dan penataan areal pertanian di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Sejumlah pengusaha mengaku mulai merasa tidak nyaman dengan adanya dugaan aktivitas oknum yang mendatangi lokasi usaha dengan membawa identitas sebagai insan pers. Kedatangan tersebut menurut pengakuan salah satu pengusaha diduga kerap diwarnai tindakan mencari-cari kesalahan, mempertanyakan aktivitas usaha, hingga muncul dugaan sikap intimidatif dan intervensi terhadap pemilik usaha.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai batas antara tugas jurnalistik dengan tindakan yang berpotensi menyalahgunakan nama profesi wartawan.

Pasalnya, berdasarkan keterangan salah satu pelaku usaha yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, terdapat oknum yang diduga tidak dapat menunjukkan identitas kewartawanan maupun kartu keanggotaan organisasi pers secara jelas ketika mendatangi lokasi usaha.

Bahkan, pengusaha tersebut mengaku adanya situasi yang membuat dirinya dan sejumlah pelaku usaha lain merasa tertekan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

“Kalau memang wartawan profesional, silakan melakukan investigasi, mencari informasi, dan mengkritisi kegiatan usaha. Itu bagian dari fungsi pers. Tetapi jangan sampai profesi wartawan digunakan untuk menekan, menakut-nakuti, atau mencari-cari kesalahan dengan cara yang membuat pengusaha merasa terancam,” ungkap salah satu pengusaha.

Menurutnya, pengawasan terhadap kegiatan usaha merupakan hal yang wajar. Apalagi usaha pertambangan rakyat maupun penataan areal pertanian memiliki aspek perizinan dan ketentuan teknis yang memang harus dipatuhi.

Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara profesional. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, informasi harus dikumpulkan, dikonfirmasi, dan disampaikan kepada publik berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan justru membangun tekanan terhadap pemilik usaha.

PROFESI WARTAWAN BUKAN ALAT UNTUK MENAKUT-NAKUTI

Dunia pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan menjalankan fungsi mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Keberadaan pers bahkan menjadi salah satu instrumen kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, aktivitas ekonomi, maupun berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, kebebasan pers tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk bertindak tanpa batas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman penting bagi setiap insan pers dalam menjalankan tugasnya.

Wartawan wajib bekerja secara profesional, independen, berimbang, serta menguji informasi sebelum dipublikasikan.

Karena itu, apabila terdapat seseorang yang mengaku wartawan tetapi dalam praktiknya justru diduga melakukan intimidasi, ancaman, atau tekanan terhadap pelaku usaha, persoalan tersebut patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan berdasarkan bukti.

Jangan sampai nama besar profesi jurnalistik dijadikan tameng untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan tugas pemberitaan.

Lebih jauh, masyarakat dan pelaku usaha juga perlu mendapatkan pemahaman bahwa seseorang yang membawa kamera, kartu identitas tertentu, atau mengaku berasal dari sebuah media tidak otomatis membenarkan segala tindakan yang dilakukannya.

Identitas, media tempat bekerja, tujuan kedatangan, serta kegiatan jurnalistik yang dilakukan harus dapat diklarifikasi secara wajar.

JANGAN SAMPAI INVESTIGASI BERUBAH MENJADI TEKANAN

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya pengakuan pelaku usaha mengenai dugaan intervensi terhadap kegiatan usaha yang sedang berjalan.

Menurut keterangan narasumber, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut usaha yang telah memiliki perizinan, tetapi juga kegiatan usaha yang masih dalam proses pengurusan dokumen perizinan.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran apabila pengawasan terhadap kegiatan usaha tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan justru diduga berkembang menjadi tekanan terhadap pemilik usaha.

Padahal, setiap kegiatan usaha memang terbuka terhadap kritik dan pengawasan.

Jika ada dugaan kegiatan tambang tidak memiliki izin, terdapat pelanggaran tata ruang, atau aktivitas usaha tidak sesuai ketentuan, hal tersebut tentu dapat menjadi objek investigasi jurnalistik.

Akan tetapi, investigasi harus dilakukan dengan mengedepankan fakta, konfirmasi, dan keberimbangan.

Wartawan memiliki hak untuk bertanya dan memperoleh informasi. Sebaliknya, narasumber juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan, menyampaikan keberatan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan yang melanggar hukum.

Jangan sampai fungsi kontrol sosial kehilangan marwahnya akibat ulah pihak-pihak yang diduga menggunakan profesi jurnalistik untuk kepentingan pribadi.

APH KABUPATEN KUDUS DIMINTA MELAKUKAN PENELUSURAN

Munculnya keluhan dari sejumlah pelaku usaha tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas pembicaraan di lingkungan pengusaha.

Aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kudus diminta memberikan perhatian terhadap setiap laporan masyarakat mengenai dugaan intimidasi, ancaman, maupun pemerasan yang mengatasnamakan profesi wartawan.

Apabila memang terdapat pihak yang merasa dirugikan, laporan resmi disertai bukti dan keterangan saksi perlu ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Penelusuran juga penting untuk memastikan apakah tindakan yang dikeluhkan merupakan aktivitas jurnalistik yang sah atau terdapat dugaan perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

APH diharapkan tidak hanya menunggu persoalan menjadi besar atau viral di media sosial.

Kepastian hukum harus berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang pekerjaan maupun atribut yang dikenakan.

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, pihak yang dilaporkan juga harus mendapatkan perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar.

ORGANISASI PERS JANGAN HANYA DIAM

Selain APH, organisasi pers di Kabupaten Kudus maupun organisasi kewartawanan di tingkat yang lebih luas diharapkan ikut mengambil peran.

Pembinaan dan pengawasan terhadap anggota perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan nama organisasi atau identitas kewartawanan.

Organisasi pers juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana membedakan kerja jurnalistik profesional dengan tindakan pihak yang sekadar mengaku sebagai wartawan.

Jika terdapat pengaduan mengenai perilaku anggotanya, mekanisme pemeriksaan internal dan penegakan kode etik perlu dijalankan secara objektif.

Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap media hanya karena tindakan segelintir oknum.

Wartawan profesional bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk membangun ketakutan di tengah masyarakat.

PELAKU USAHA JUGA WAJIB PATUH ATURAN

Di sisi lain, persoalan ini tidak boleh dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk menghindari pengawasan media maupun aparat pemerintah.

Setiap kegiatan pertambangan rakyat dan penataan areal pertanian tetap harus memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, lingkungan hidup, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, media memiliki hak untuk melakukan investigasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan melalui ancaman maupun tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Kritik terhadap pelaku usaha tetap diperlukan. Demikian pula pengawasan terhadap kerja jurnalistik juga penting agar semua pihak berjalan sesuai aturan.

PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN DAN KEJELASAN

Kini, sejumlah pelaku usaha berharap persoalan dugaan penyalahgunaan profesi tersebut mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Mereka menginginkan iklim usaha di Kabupaten Kudus tetap kondusif, tanpa menghilangkan fungsi pengawasan pers maupun kewajiban pelaku usaha untuk menaati hukum.

Pertanyaan yang patut dijawab adalah: apabila benar terdapat oknum yang menggunakan nama wartawan untuk melakukan intimidasi, siapa yang akan menelusuri dan memastikan persoalan tersebut tidak berulang?

Jangan sampai profesi yang seharusnya menjadi penyambung suara masyarakat justru dipersepsikan sebagai alat untuk menekan masyarakat dan pelaku usaha.

WARTAWAN BUKAN PENGUASA. KARTU PERS BUKAN TAMENG UNTUK BERTINDAK SEWENANG-WENANG.

Pers harus dihormati, kebebasan jurnalistik harus dilindungi, tetapi dugaan penyalahgunaan profesi juga tidak boleh dibiarkan tanpa penelusuran.

Kritik boleh, investigasi wajib, kontrol sosial harus berjalan. Tetapi intimidasi, ancaman, dan pemerasan bukan bagian dari praktik jurnalistik!

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi siapa pun yang merasa berkepentingan dengan pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

Share :

Baca Juga

Berita utama

Pembangunan Drainase Siluman Desa Kertamulya Yang Bersumber Dari Dana Desa Tahap III Pendamping Desa Dengan Dalih Tidak Tau

Berita utama

Operasi Lalu Lintas Polres Pasuruan Berhasil Temukan Motor Hilang 7 Bulan di Jombang

Berita utama

Polres Pasuruan Kota Berhasil Amankan Tersangka Pencurian Modus Ganjal ATM Asal Lampung

Berita utama

Jelang Pembukaan TMMD Reguler Ke-129, Personel Kodim 1208/Sambas Pasang Tenda Persiapan Kegiatan

Berita utama

DILALAP API! 81 KK TERDAMPAK DI TELUK NILAU, KONDISI DISEBUT SANGAT MEMPRIHATINKAN

Berita utama

Kapolri Sampaikan Aspirasi Petani ke Presiden Prabowo

Berita utama

Babinsa Koramil Batang Alai Selatan Dampingi Kegiatan Posyandu Kasih Ibu

Berita utama

Kejati Jatim dan Kemenkumham Kolaborasi Tingkatkan Pengelolaan Lapas