Kebumen – Pembangunan jalan Kabupaten ruas Dorowati-Podourip di perbatasan Desa Sidomulyo – Banjarwinangun, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, menuai sorotan tajam.
Proyek pelebaran jalan sepanjang sekira 470–500 meter (dari 4 meter menjadi 5,2 meter) ini dinilai warga tidak transparan lantaran tidak memasang papan informasi, sekaligus memunculkan dugaan penyimpangan spesifikasi teknis di lapangan.
Masyarakat setempat menyematkan istilah “Proyek Siluman” sebagai bentuk aspirasi atas minimnya informasi publik mengenai identitas pelaksana, sumber anggaran, dan detail teknis pekerjaan.
Redaksi menegaskan, istilah ini merupakan cerminan keresahan masyarakat di lapangan, bukan kesimpulan hukum atau tuduhan pidana oleh media.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat lima informasi krusial yang tidak terpampang sesuai standar keterbukaan publik:
1. Identitas pelaksana kegiatan (CV/PT) dan penanggung jawab lapangan.
2. Nama konsultan perencana dan detail desain teknis (lebar dan tebal rencana).
3. Nilai kontrak, volume pekerjaan, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Sumber pendanaan (APBD Murni/Perubahan 2026, DAK, atau sumber lainnya).
5. Proses persiapan tanah dasar yang dinilai warga tidak sesuai standar umum konstruksi.
Seorang warga Kebumen, AM, yang memantau pelaksanaan sejak Rabu (11/11/2026), mengaku melihat proses pengecoran lantai kerja (lantai dasar) dilakukan langsung di atas tanah yang masih bercampur rumput liar dan belum diratakan.
“Tanah di pinggir yang lebih tinggi dari badan jalan eksisting tidak dikeruk atau dipadatkan menggunakan tandem roller. Lihat saja, pekerjanya langsung mengecor di atasnya,” terang AM.
AM menduga ketebalan lantai kerja di bagian pinggir jalan hanya mencapai 6-8 cm karena menyesuaikan kontur tanah yang lebih tinggi.
Ia mengkhawatirkan kondisi ini akan menyebabkan jalan cepat retak atau berlubang akibat rumput yang membusuk di bawah coran.
Catatan Redaksi:
Angka ketebalan 6-8 cm ini merupakan dugaan berdasarkan pengamatan visual warga, dan belum merupakan hasil pengukuran teknis resmi (uji core drill) oleh lembaga berwenang.
Guna menjaga prinsip berimbang (cover both sides), tim media mengonfirmasi pihak yang berada di lokasi. ER, yang mengaku sebagai mandor proyek pabrik batching plant SBI, menuturkan, bahwa ia hanya bertugas di lapangan dan menggunakan beton dari pabrik batching plant SBI.
“Saya tidak mengetahui secara pasti siapa pelaksana utama dan konsultan perencananya. Untuk detail kontrak, silakan tanyakan kepada konsultan pengawas,” jelasnya.
Sementara itu, Ridho, perwakilan konsultan pengawas dari CV. Nazeera, menjelaskan tugasnya terbatas pada pengukuran dan pengawasan kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menanggapi dugaan tidak adanya pembersihan rumput dan pemadatan tanah, Ridho menyatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab penuh pelaksana kegiatan.
Menariknya, Ridho mengonfirmasi bahwa secara desain RAB, pekerjaan ini memang tidak mengalokasikan penggunaan material batu pecah (sertu) untuk pemerataan.
“Pembangunan jalan tersebut memang tidak menggunakan sertu sama sekali dan langsung dilakukan pengecoran lantai dasar. Kami mengawasi sesuai RAB yang ada,” tandasnya.
Pernyataan konsultan pengawas ini menggeser fokus pertanyaan publik ke ranah perencanaan. Jika RAB memang tidak mencantumkan sertu dan pengerukan tanah di area berumput, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara resmi adalah:
Apakah konsultan perencana telah melakukan survei kondisi tanah eksisting secara akurat? Dan apakah Dinas PUPR sebagai Pengguna Anggaran telah menyetujui RAB tersebut?
Merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PUPR terkait standar pengadaan jasa konstruksi, setiap proyek yang menggunakan anggaran negara wajib memasang papan informasi proyek sejak awal pekerjaan.
Ketidakhadiran papan informasi, ditambah dengan anomali teknis yang dilaporkan, berpotensi menjadi temuan audit apabila tidak segera diklarifikasi dan dibuktikan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kebumen.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
3. Direksi perusahaan pelaksana (Kontraktor) dan Konsultan Perencana.
Redaksi akan terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi resmi, dokumen RAB, dan hasil uji teknis independen.
Hak jawab dari instansi berwenang akan kami muat secara utuh dan proporsional demi kepentingan publik, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
(SND)
