Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program pusat dan daerah serta penguatan tata kelola desa. Menurutnya, langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan tercapainya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa di seluruh wilayah.
“Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Wiyagus menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi daerah tertinggal, seperti keterbatasan kapasitas fiskal, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mutu pelayanan dasar yang belum memadai. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan program afirmasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Program tersebut mencakup penguatan kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal agar lebih profesional dan kompeten. Selain itu, melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah akan memberikan pelatihan manajemen strategis kepada 1.200 camat serta membangun 20 unit kantor di lokasi prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga akan meluncurkan program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis) untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan agenda prioritas nasional.
“Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Wiyagus.
Ia menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memberikan pendampingan teknis agar desa-desa di wilayah tertinggal tidak berjalan sendiri. Ia berharap desa-desa tersebut dapat berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Puspen Kemendagri
