Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menunjukkan keseriusan dalam upaya meraih predikat bergengsi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025. Langkah proaktif ini diwujudkan melalui pertemuan virtual yang melibatkan seluruh satuan kerja di bawah naungannya.
Pada hari Rabu (09/04/2025), sebanyak 23 Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah hukum Kejati Jatim mengikuti secara daring agenda penting yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum.
Pertemuan virtual yang memanfaatkan platform Zoom meeting ini turut dihadiri oleh para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), Koordinator, serta tim WBK/WBBM Kejati Jatim.
Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan penilaian dan verifikasi lapangan satuan kerja yang tengah berjuang meraih predikat WBK/WBBM tahun 2025.
Tahapan penilaian lapangan ini dipandang sebagai momen krusial yang akan menentukan keberhasilan satuan kerja dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat secara optimal.
Dalam arahannya, Wakajati Jatim, Setiawan Budi Cahyono, menekankan betapa pentingnya persiapan yang matang bagi seluruh Kejari. Beliau menyampaikan bahwa penilaian lapangan bukan hanya sekadar verifikasi dokumen, melainkan pembuktian nyata dari komitmen dan implementasi berbagai program yang telah dijalankan.
Fokus utama dalam persiapan ini meliputi implementasi program layanan unggulan yang inovatif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, penataan manajemen internal yang transparan dan akuntabel, penegakan pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Penilaian lapangan akan menjadi pembuktian nyata dari komitmen dan upaya kita selama ini dalam mewujudkan kinerja yang bersih dan melayani. Saya berharap seluruh Kejari dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan pembenahan dan memastikan seluruh inovasi layanan unggulan berjalan optimal,” tegas Wakajati Jatim dalam forum virtual tersebut.
Lebih lanjut, tim WBK/WBBM Kejati Jatim memberikan pemaparan mendetail mengenai seluk-beluk tahapan penilaian lapangan. Penjelasan tersebut mencakup kriteria-kriteria yang akan menjadi fokus evaluasi oleh tim penilai, serta daftar dokumen-dokumen pendukung yang wajib disiapkan oleh masing-masing Kejari.
Sesi tanya jawab yang interaktif juga dibuka, memberikan kesempatan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mengklarifikasi berbagai aspek terkait persiapan penilaian. Antusiasme para Kajari terlihat jelas dalam sesi ini, menunjukkan keseriusan mereka dalam menyambut tahapan penting ini.
Pengumuman jadwal penilaian lapangan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh satuan kerja di bawah koordinasi Kejati Jatim. Dengan adanya kepastian waktu, diharapkan setiap Kejari dapat lebih fokus dan terarah dalam melakukan pembenahan dan penyempurnaan di berbagai lini.
Kejati Jatim sendiri menunjukkan optimisme yang tinggi bahwa dengan persiapan yang komprehensif dan sinergi yang kuat antar satuan kerja, target untuk meraih predikat WBK/WBBM oleh lebih banyak satuan kerja di wilayah Jawa Timur pada tahun 2025 dapat tercapai.
Pertemuan virtual ini menjadi tonggak penting dalam rangkaian panjang persiapan menuju penilaian lapangan WBK/WBBM.
Inisiatif Kejati Jatim ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga penegak hukum tersebut dalam mewujudkan reformasi birokrasi, membangun zona integritas, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang prima serta bebas dari praktik korupsi di wilayah Jawa Timur.
Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. @red.
