Kebumen – Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kresna Cakra Nusantara mendesak Kepolisian Resor (Polres) Kebumen untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh inisial RO pada Jumat, 19 September 2025.
Kasus dengan nomor registrasi Rekom/409/IX/SPKT ini dinilai mangkrak, karena hingga kini belum ada kejelasan status penyidikan maupun penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) selama lebih dari satu tahun.
Anggota LPKSM Kresna Cakra Nusantara, Sugiyono, S.H., yang mendampingi pelapor, menyatakan bahwa laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kebumen, Aiptu Saptono Dwi Atmoko. Namun, proses hukum selanjutnya dinilai tidak transparan.
“Saya sangat menyayangkan hingga saat ini kasusnya belum ada kejelasan proses hukum. Sudah lebih dari setahun, kasusnya dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” ungkap Sugiyono, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan pengaduan yang didampingi LPKSM, kerugian materiil yang dialami korban RO diduga mencapai Rp50 juta.
Sugiyono mengklaim bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan oleh korban dua kali melalui transaksi transfer, masing-masing dengan nominal Rp20 juta dan Rp30 juta.
Lebih lanjut, Sugiyono menduga aksi ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan pasangan suami istri, yakni inisial WD (warga Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen) dan suaminya.
“Pemerasan itu diduga dilakukan secara bersama-sama. Ada peran masing-masing, termasuk pihak yang menerima uang hasil transfer. Kami minta harus diusut tuntas,” tegasnya.
Sugiyono merujuk pada Peraturan Kepala Polri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, yang mewajibkan penyidik memberikan SP2HP kepada pelapor secara berkala.
Tidak adanya komunikasi atau pemanggilan selama lebih dari setahun, menurutnya, patut diduga sebagai bentuk kelalaian dalam pelayanan penyidikan.
Secara yuridis, jika dugaan tersebut terbukti dengan alat bukti yang sah, perbuatan ini berpotensi melanggar Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama atau Pasal 488 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tentang Pemerasan, jo. Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan.
Namun, redaksi menegaskan bahwa nominal kerugian Rp50 juta, modus transaksi dua tahap, serta keterlibatan terduga WD dan suaminya, masih bersifat klaim dan dugaan awal dari pihak pelapor.
Status WD dan suaminya saat ini masih sebagai terlapor/terduga, bukan tersangka, terdakwa, atau terpidana. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.
Hingga berita ini diterbitkan pihak-pihak terkait maupun aparat kepolisian Polres kebumen belum memberikan keterangan resminya. Guna mendorong transparansi, redaksi mengajukan pertanyaan terbuka kepada Polres Kebumen:
1. Apakah laporan RO pada 19 September 2025 dengan registrasi Rekom/409/IX/SPKT telah ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau penyidikan?
2. Apakah telah dilakukan gelar perkara atau penerbitan SP3 (Penghentian Penyidikan)?
3. Mengapa SP2HP belum disampaikan kepada pelapor selama lebih dari satu tahun?
4. Apakah ada rencana penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi syarat?
Sebagai wujud keberimbangan dan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi:
1. Jajaran Polres Kebumen (Kapolres, Kasat Reskrim, atau Penyidik terkait).
2. Terduga WD dan suami terduga WD.
Kedua pihak berhak memberikan klarifikasi, bantahan, atau versi kronologi alternatif terkait dugaan penerimaan uang, adanya kesepakatan lain yang melatarbelakangi transaksi, atau hambatan objektif dalam proses penyidikan. Jawaban yang diberikan akan dimuat secara utuh, proporsional, dan tanpa pengurangan makna.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan dokumen pengaduan dan wawancara dengan pendamping pelapor, sesuai dengan Pasal 28E dan 28F UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Redaksi tidak menuduh, tidak menghakimi, dan tidak menyimpulkan bahwa pihak terduga telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemberitaan ini semata-mata merupakan fungsi kontrol sosial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
(SND)
