JAKARTA — Insiden dugaan keracunan massal yang dialami ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo menjadi sorotan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kualitas makanan, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem pengawasan dari tingkat pusat hingga dapur penyedia makanan.
Pengamat Swarna Dwipa Institute sekaligus Aktivis ’98, Lutfi Nasution atau yang akrab disapa Lunas, meminta pemerintah tidak melihat persoalan tersebut sebatas insiden teknis di lapangan.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan terhadap seluruh mata rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, pengemasan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Pergantian pejabat di tingkat atas ibarat mengganti nakhoda, tapi jika awak kapal dan mesin di bawahnya tetap karatan dan keropos, kapal pasti akan tetap menabrak karang. Kasus di Sidoarjo ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi dan pengawasan di BGN belum menyentuh akar rumput,” ujar Lutfi saat dihubungi, Minggu (6/9/2026).
Jangan Terburu-buru Menyimpulkan Human Error
Lutfi menilai penyelidikan terhadap insiden di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan bukti.
Sejumlah aspek teknis, seperti pengendalian suhu makanan, kebersihan petugas, sanitasi dapur, kualitas bahan baku hingga mekanisme distribusi, menurutnya perlu diperiksa.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya jumlah makanan yang harus diproduksi setiap hari dapat meningkatkan risiko apabila tidak dibarengi sistem pengawasan yang ketat.
Namun, Lutfi meminta pemerintah tidak buru-buru menyimpulkan kejadian tersebut sebagai sekadar kesalahan manusia sebelum seluruh proses penyediaan makanan diperiksa.
Program MBG yang memiliki cakupan besar dan membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah tinggi, lanjut dia, harus disertai sistem pengadaan dan pengawasan yang transparan agar tidak membuka ruang bagi praktik penyimpangan.
“Kita tidak boleh naif. Ketika proyek sosial dan anggaran sebesar ini digulirkan dengan target jutaan porsi per hari, selalu ada celah bagi oknum vendor atau mafia pangan lokal untuk memangkas kualitas demi margin keuntungan yang lebih besar,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit. Jika ditemukan unsur pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan.
Empat Pembenahan yang Dinilai Mendesak
Lutfi menawarkan sejumlah langkah yang dinilai perlu segera dilakukan untuk memperkuat tata kelola MBG.
Pertama, pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan audit terhadap dapur serta vendor penyedia MBG. Audit tidak cukup hanya memeriksa makanan yang telah dibagikan, tetapi juga harus mencakup asal bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, pengemasan dan distribusi.
Kedua, pengawasan perlu melibatkan lebih banyak unsur di daerah. Sekolah, komite sekolah, orang tua, puskesmas dan masyarakat dinilai dapat berperan sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap kualitas makanan yang diterima peserta didik.
Ketiga, persyaratan kelayakan dan sertifikasi dapur SPPG perlu diperketat. Aspek sanitasi, kebersihan, penyimpanan bahan pangan serta proses produksi harus diperiksa secara rutin dengan indikator yang jelas.
Keempat, pemerintah dapat memperluas peran UMKM dan pemasok pangan lokal yang telah terverifikasi. Selain memperpendek rantai distribusi, langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga kesegaran bahan pangan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Keselamatan Penerima Harus Menjadi Prioritas
Lutfi menegaskan, MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap persoalan yang muncul semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pelaksanaan.
“Program MBG adalah niat mulia Presiden untuk investasi sumber daya manusia masa depan. Jangan sampai niat baik ini dikotori oleh kelalaian birokrasi atau keserakahan segelintir oknum penyedia makanan,” pungkasnya.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah porsi yang mampu disalurkan. Faktor keamanan pangan, kandungan gizi dan kualitas makanan harus menjadi bagian utama dari indikator keberhasilan program.
Kasus di Sidoarjo pun dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan setiap tahapan penyediaan makanan berjalan sesuai standar, sehingga tujuan program tidak justru terganggu oleh persoalan tata kelola dan pengawasan.
(M.Rosit)
