SEMARANG |mediakpk.com| Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Tepatnya pada 27 November 2024, akan dihelat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Persiapan dilakukan agar dalam penyelenggaraan Pilkada bisa berlangsung lebih baik, dibanding pemilihan umum yang digelar Februari 2024 lalu. Hal itu tampak saat Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan pilkada serentak, di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (26/3/2024).
Acara dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana, Sekda Jateng Sumarno, Forkopimda, perwakilan 35 kota dan kabupaten se-Jawa Tengah, KPU, Bawaslu, serta instansi terkait lainnya.
Penjabat Gubernur Nana Sudjana menyampaikan, rakor itu merupakan kegiatan awal dalam mempersiapkan Pilkada serentak 2024. Setelah penyelenggaraan Pilpres, Pileg hingga pemilihan DPD berlangsung sukses, diharapkan pilkada serentak bisa berjalan lebih baik.
“Pilkada (serentak) semoga bisa berjalan lebih baik lagi. Berikutnya akan dilakukan langkah evaluasi, perbaikan dari kekurangan. Akan kita tingkatkan. Nanti masing-masing kabupaten akan menindaklanjuti,” kata Nana kepada media, seusai memberikan sambutan di lokasi.
Ia berharap, pada pilkada serentak ini, tingkat partisipasi bisa lebih tinggi dari Pemilu Februari lalu, dari target 80 persen dapat tercapai 82 persen.
Meski demikian, ada hal penting yang tak luput dari evaluasi, adalah masih adanya petugas pemilu yang meninggal dunia pada pemilihan umum kemarin. Tercatat sekitar ada 67 orang petugas pemilu yang meninggal. Mereka meliputi 35 orang petugas KPPS, kemudian ada pengawas pemilu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga 13 orang dari Linmas.
“Tentunya jadi evaluasi kita bersama, biar tidak terjadi lagi. Kami akan lakukan langkah evaluasi dan perbaikan,” tuturnya lebih lanjut.
Sekda Jateng sekaligus Ketua Desk Pilkada Jateng Sumarno menambahkan, kegiatan itu merupakan awal untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Pihaknya perlu berkoordinasi dengan instansi terkait, mengingat kegiatan tersebut diadakan serentak di tingkat provinsi, sampai kabupaten/ kota.
“Sehingga, butuh koordinasi yang intensif karena koordinasi kemarin berjalan dengan baik. Waktu kita merumuskan sharing pendanaan, ternyata itu enggak mudah dan butuh diskusi panjang. Tapi Alhamdulillah, hasil koordinasi kita sudah disepakati mana yang ditanggung teman-teman kabupaten, mana yang ditanggung pemerintah provinsi. Ini sudah selesai pendanaan,” tambahnya.
Dikatakan, anggaran sudah ditetapkan mengingat kebutuhannya lebih banyak. Sebab, Pilkada merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal itu berbeda dengan Pilpres, Pileg dan Pemilihan DPD yang ditanggung pemerintah pusat.
Dalam paparan Kesbangpol Jateng mencatat, total pendanaan Pilkada serentak yaitu total Rp1.055.568.672.000. Dengan rincian, KPU Jateng Rp791.608.630.000; Bawaslu Jateng Rp193.717.870.000; Polda Jateng Rp62.696.843.000, dan Kodam IV Diponegoro Rp7.545.329.000.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan Logistik KPU Jateng Basmar Perianto Amron menambahkan, pihaknya mendapatkan anggaran pendanaan pilkada Rp791.608.630.000. Dana itu merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jateng.
“Alokasi untuk penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses penyusunan regulasi, sampai nanti di penetapan pasangan calon,” tutur Basmar.
/Red
