Home / Berita utama / Hukrim / KRIMINAL

Jumat, 20 November 2026 - 16:52 WIB

BELUM GENAP SATU TAHUN, RABAT BETON DI SUMBEREJO GUNUNGWUNGKAL SUDAH RETAK! ANGGARAN Rp121 JUTA DAN DUGAAN MONOPOLI PROYEK DISOROT

PATI – Kualitas pembangunan infrastruktur desa kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, menjadi perhatian setelah ditemukan mengalami keretakan meskipun usianya belum genap satu tahun.

Proyek yang diketahui memiliki anggaran sebesar Rp121.038.000 tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengerjaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan desa.

Kondisi rabat beton yang mulai mengalami keretakan dalam waktu relatif singkat tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Warga mempertanyakan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis, mulai dari komposisi material, ketebalan beton, proses pengerjaan, hingga tahapan perawatan setelah pengecoran.

Tak hanya persoalan kualitas bangunan, informasi dari sejumlah warga juga memunculkan dugaan adanya praktik monopoli dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut keterangan warga, proyek rabat beton itu diduga dimonopoli oleh Sekretaris Desa (Sekdes) bersama Kepala Desa, serta pelaksanaannya disebut-sebut dipihak ketigakan.

Informasi tersebut tentu perlu ditelusuri lebih lanjut. Apabila benar terdapat keterlibatan pihak tertentu dalam penguasaan atau pengaturan pelaksanaan proyek, maka transparansi mekanisme pengadaan, penunjukan pelaksana, serta pengelolaan anggaran patut dipertanyakan.

Publik berhak mengetahui siapa pelaksana sebenarnya, bagaimana mekanisme penentuan penyedia atau tenaga pelaksana, serta apakah seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

JANGAN SAMPAI ANGGARAN BESAR, HASILNYA CEPAT RETAK

Dengan nilai anggaran mencapai Rp121 juta, masyarakat tentu berharap pembangunan rabat beton dapat memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru mengalami kerusakan sebelum genap satu tahun.

Pemerintah desa perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, pelaksana kegiatan, serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan kerusakan pada hasil pembangunan.

Tim media juga mendorong Inspektorat Kabupaten Pati dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan maupun penggunaan anggarannya.

Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai monopoli dan pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga masih berdasarkan keterangan warga dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Kepala Desa Sumberejo maupun Sekretaris Desa perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas informasi yang berkembang.

Pertanyaan publik kini sederhana: siapa yang bertanggung jawab atas kualitas rabat beton tersebut, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan mengapa bangunan dengan anggaran Rp121.038.000 sudah mengalami keretakan sebelum berusia satu tahun?

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Share :

Baca Juga

Berita utama

Jalin Keakraban, Anggota Koramil 04/Jawai Gelar Komsos Bersama Warga Pembuat Batako

Berita utama

Peduli Lingkungan, Kodim 1002/HST Laksanakan Karya Bakti di Masjid Al Fata

Berita utama

Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Komoditas Pangan di Daerah dengan Lahan Subur

Berita utama

Semangat Pagi Satgas TMMD ke-125 Kodim 1007/Banjarmasin di Lokasi Kegiatan

Berita utama

Jadi Ibu Asuh Polwan Polda Jatim, Ny. Lenia Dekananto Dorong Kesejahteraan dan Keharmonisan Keluarga Polri

Berita utama

Kapolri Tegaskan Komitmen Negara dalam Pelayanan Masyarakat Selama Natal dan Tahun Baru

Berita utama

TMMD Imbangan Kodim 1002/HST Rehab Tempat Ibadah di Desa Awang

Berita utama

Mendagri Minta PKK Papua Pegunungan Pastikan Program Tepat Sasaran