Kebumen – Rencana kegiatan outing class (studi wisata) SMP Negeri 1 Kebumen ke Jakarta dan Bandung yang dijadwalkan pada 8-11 Desember 2026 menuai sorotan tajam.
Sejumlah wali murid dan pengamat pendidikan mendesak transparansi penuh atas biaya Rp1.350.000 per siswa, mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan yang dianggap tidak inklusif, serta meminta kejelasan aliran dana kegiatan tersebut.
Polemik ini bermula dari beredarnya pengumuman pengurus paguyuban di grup WhatsApp wali murid. Berdasarkan informasi dalam pengumuman tersebut, rapat antara komite, paguyuban, dan pihak sekolah menetapkan Jakarta-Bandung sebagai destinasi pilihan terbanyak.
Dari total 238 siswa, tercatat 128 siswa memilih destinasi tersebut. Namun, keputusan ini dikhawatirkan diberlakukan secara mutlak bagi seluruh siswa, mengabaikan 110 siswa lainnya yang tidak memilih opsi atau memiliki keterbatasan ekonomi.
Pengumuman juga menginstruksikan pembayaran dilakukan paling lambat satu minggu sebelum pemberangkatan.
Pembayaran diarahkan secara tunai ke Koperasi Siswa Sejahtera SMPN 1 Kebumen atau melalui transfer ke rekening koperasi di Bank BPD Jateng, dengan salah satu biro perjalanan yang ditunjuk.
Kebijakan ini memicu keberatan di kalangan wali murid. AN, seorang warga Kebumen, menilai biaya Rp1,35 juta merupakan nominal yang signifikan dan memberatkan bagi mayoritas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di daerah ini.
“Biaya tersebut bukan nominal kecil dan mengapa hasil voting 128 dari 238 siswa langsung dijadikan keputusan mutlak untuk semua? Bagaimana dengan siswa yang tidak mampu atau tidak setuju?,” ungkap AN, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu BD, wali murid dari keluarga prasejahtera, mengungkapkan bahwa nominal tersebut hampir setara dengan total penghasilan bulanan keluarganya.
Ia mendesak sekolah menyediakan opsi destinasi yang lebih terjangkau, seperti wisata edukasi di wilayah sekitar Kebumen, agar kegiatan tetap inklusif dan tidak membebani ekonomi wali murid.
Menanggapi polemik itu, seorang pengawas pendidikan di Kabupaten Kebumen menekankan bahwa kegiatan studi wisata di sekolah negeri bersifat sukarela dan wajib melalui musyawarah yang demokratis.
“Ada tiga hal krusial yang perlu dievaluasi. Pertama, keputusan mayoritas tidak boleh meniadakan hak minoritas untuk memilih opsi lain atau tidak ikut tanpa konsekuensi sanksi. Kedua, penunjukan biro wisata harus memiliki proses seleksi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, aliran dana yang melewati koperasi sekolah perlu diaudit dan dipublikasikan melalui RAB lebih rinci dan transparan,” tegasnya.
Pengawas tersebut juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk proaktif serta lebih memperhatikan keluhan masyarakat yang perekonomian mereka yang kurang mampu.
“Dinas tidak boleh bersikap pasif. Perlu ada pemanggilan terhadap pihak sekolah dan komite untuk meminta klarifikasi, memastikan tidak ada unsur pemaksaan atau praktik yang merugikan wali murid,” tandasnya.
Sebagai wujud tanggung jawab jurnalistik dan pemenuhan prinsip berimbang sesuai amanat UU Pers No. 40/1999, Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi.
Secara khusus, tim media mengirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Bendahara Paguyuban NR alias DN yang mengeluarkan pengumuman tersebut.
Redaksi meminta kejelasan terkait rincian fasilitas dalam biaya Rp1,35 juta, alasan penggunaan rekening koperasi, dasar penunjukan biro wisata, dan mekanisme pengembalian dana bagi siswa yang berhalangan.
Namun, hingga tenggat waktu berita diterbitkan belum ada tanggapan atau klarifikasi yang diterima dari NR alias DN maupun pihak-pihak terkait lainnya. Redaksi juga akan terus memperbarui berita ini secara proporsional apabila ada klarifikasi yang masuk.
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip praduga tak bersalah, redaksi menegaskan bahwa segala bentuk “pengondisian”, ketidaktransparanan, atau penyimpangan yang disebutkan di atas masih berstatus sebagai dugaan dan aspirasi dari masyarakat.
Redaksi membuka hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi semua pihak yang merasa diberitakan, untuk memberikan versi klarifikasinya secara proporsional dan utuh sesuai ketentuan yang berlaku.
(SND)
