Purbalingga – Seorang warga Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan yang melibatkan seorang anggota Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/1 Purwokerto.
Laporan resmi dilayangkan melalui kuasa hukum ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) pada Jumat, 6 November 2026.
Laporan bernomor 78/SRT/ADV-XI/2026 dari Law Firm Kresna Cakra Nusantara (Purbalingga) ini ditujukan berjenjang ke Puspomad, Pomdam IV/Diponegoro Jawa Tengah, dan Denpom IV/1 Purwokerto.
Pelapor mengatasnamakan Faisal Andri Irawan (FA), warga Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, yang melaporkan seorang anggota Denpom IV/1 Purwokerto berinisial N.
Perihal laporan tersebut diatas, Advokat Dwi Amilono S.H. beserta rekan-rekan advokat dari Law Firm Kresna Cakra Nusantara, yang bertindak selaku kuasa hukum pelapor, memaparkan rangkaian peristiwa yang dilaporkan bermula pada Ahad, 1 November 2026, sekitar pukul 23.00 WIB.
Menurut Dwi Amilono, pelapor yang saat itu sedang makan bersama seorang rekan berinisial E di sebuah rumah makan di wilayah Wangon, Banyumas, bertemu dengan Terlapor.
Setelah berkenalan, Terlapor disebut mengajak keduanya berpindah ke Desa Klapagading, Kecamatan Wangon.
“Sesampainya di lokasi, klien kami dan rekannya mendapati sejumlah orang, termasuk Terlapor, dalam kondisi diduga mabuk. Beberapa waktu kemudian, seorang oknum aparat kepolisian berinisial S juga hadir di tempat kejadian,” terang Dwi Amilono, Sabtu (7/11/2026).
Dengan adanya kejadian tersebut, Dwi Amilono dan tim kuasa hukum menduga dilokasi tersebut telah terjadi tindakan kekerasan fisik dan pemerasan terhadap pelapor di lokasi tersebut.
Menurut Dwi Amilono, Terlapor diduga meminta paksa ponsel milik kliennya. Ketika pelapor enggan membuka ponselnya, terlapor diduga melemparkan ponsel tersebut ke wajah pelapor dua kali hingga menyebabkan luka, serta melemparkan rokok yang masih menyala ke arah wajah pelapor.
“Klien kami mengalami luka pada bagian wajah akibat lemparan ponsel dan rokok tersebut,” kata Dwi Amilono.
Lanjut, menurut Dwi Amilono, pelapor diduga dipaksa menyerahkan uang Rp300.000 dengan syarat baru diperbolehkan meninggalkan lokasi. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelapor juga disebut masih ditahan Terlapor hingga laporan ini dibuat.
“Setelah peristiwa tersebut, klien kami mengalami kerugian berupa ponsel yang rusak dan KTP yang hingga kini belum dikembalikan,” tegas Dwi Amilono.
Dwi Amilono menjelaskan, pihaknya menyampaikan laporan ini ke institusi Polisi Militer, bukan ke kepolisian sipil, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Berdasarkan aturan tersebut, prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun di luar dinas, berada di bawah yurisdiksi peradilan militer dan menjadi kewenangan penyidikan Polisi Militer.
“Kami berharap Puspomad, Pomdam IV/Diponegoro, dan Denpom IV/1 Purwokerto dapat menindaklanjuti laporan ini secara transparan, profesional, dan akuntabel,” pungkas Dwi Amilono.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh uraian kronologi dan tuduhan di atas merupakan keterangan dari kuasa hukum pelapor dan belum diverifikasi independen terhadap pihak Terlapor maupun institusi Denpom IV/1 Purwokerto.
Sesuai asas praduga tak bersalah, Terlapor berinisial N masih berstatus sebagai pihak yang dilaporkan. Yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polisi Militer, dan seluruh dugaan memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang sah.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima konfirmasi resmi dari Denpom IV/1 Purwokerto dan Pomdam IV/Diponegoro, dan pihak-pihak terkait yang terlibat.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila pihak terlapor maupun institusi terkait merasa dirugikan, redaksi memberikan ruang klarifikasi atau bantahan, yang akan dimuat secara berimbang proporsional dalam pemberitaan lanjutan.
