Demak – 02/10/2026 Lagi-lagi diduga suara Eko HK nglindur alias mengingau, dalam video tersebut diduga suara Eko Sugiarto atau lebih dikenal dengan nama Eko HK yang seolah-olah sebagai pemenang lelang parkir pasar Bintoro Demak marah-marah tidak jelas kepada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
Padahal kewenangan mutlak adalah pemenang lelang parkiran pasar Bintoro Demak sesuai atas nama Imam Sandholi, sedangkan dia sendiri (Eko HK) hanya seorang kacung yang tidak mempunyai hak atas parkiran pasar Bintoro Demak.
Adapun kata-kata yg dilontarkan kata yg tidak bermakna dan mencerminkan SDM rendah, terkesan asal bunyi (asbun).
video tersebut sontak menjadi gunjingan masyarakat Demak, ternyata Eko HK eks STPDN ber SDM rendah persis kernet terminalan atau preman kampung.
Sanksi atas arogansi atau tindakan tidak etis oleh media massa (pers) kepada pejabat publik diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan langsung dengan sanksi pidana.
Penilaian Etik bagi oknum wartawan tersebut harus dilakukan tindakan tegas Dewan Pers akan menilai apakah karya jurnalistik tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dalam hal sanksi Etik/Administratif yaitu jika terbukti melanggar, media yang bersangkutan dikenai sanksi moral atau kewajiban memuat permintaan maaf kepada publik dan pejabat yang dirugikan.
Penilaian masyarakat terhadap sikap atau gaya komunikasi yang dinilai arogan dari pejabat publik (sering kali disorot melalui pemberitaan dan diskursus di media) umumnya berpusat pada pudarnya empati, minimnya akuntabilitas, serta kecenderungan bersikap defensif atau anti-kritik.
