MAKASSAR MEDIAKPK.COM – Tantangan kepolisian yang semakin kompleks mendorong perlunya kolaborasi lebih erat antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi. Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) turut mengambil peran dalam memperkuat ekosistem ilmu kepolisian melalui pengembangan pusat studi dan kerja sama akademik bersama Polri.
Penguatan tersebut ditandai dengan peresmian Pusat Studi Kepolisian Universitas Hasanuddin di Kampus Unhas, Makassar, Rabu (9/9/2026). Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan sambutan secara virtual dari Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Wakapolri mengapresiasi langkah Unhas dan UMI yang membuka ruang kerja sama antara kepolisian dengan kalangan akademisi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperluas sudut pandang sekaligus mengembangkan keilmuan kepolisian.
“Bagi Polri, perguruan tinggi merupakan mitra penting dalam memperkaya perspektif dan mengembangkan ilmu kepolisian. Kami sangat menghargai keterbukaan kampus untuk bersama-sama membangun pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dedi.
Ia menambahkan, setiap Pusat Studi Kepolisian tidak harus memiliki fokus yang sama. Karakter, kompetensi, serta keunggulan masing-masing kampus justru dapat menjadi kekuatan untuk membangun jejaring ilmu kepolisian yang lebih luas di tingkat nasional.
Unhas Fokuskan Kajian pada Persoalan Nyata
Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa mengatakan kerja sama dengan Polri memiliki nilai strategis karena memungkinkan ilmu pengetahuan berinteraksi langsung dengan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
“Polisi membutuhkan ilmu untuk menghadapi kompleksitas zaman, dan ilmu membutuhkan polisi untuk memastikan bahwa pengetahuan benar-benar hadir di tengah persoalan masyarakat,” ujarnya.
Jamaluddin berharap Pusat Studi Kepolisian Unhas tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan. Pusat studi tersebut diharapkan menjadi wadah aktif untuk berdiskusi, melakukan riset, serta melahirkan rekomendasi yang dapat digunakan dalam menjawab berbagai persoalan publik.
Ia mencontohkan persoalan destructive fishing yang menurutnya membutuhkan pendekatan lintas disiplin. Karena itu, Unhas membuka peluang keterlibatan berbagai bidang keilmuan untuk menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh dan aplikatif.
UMI Siapkan Kekuatan Lintas Disiplin
Komitmen serupa juga disampaikan UMI. Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib dalam kegiatan tersebut diwakili Wakil Rektor II Prof. Dr. Ir. H. Zakir Sabara HW., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng.
Zakir menegaskan bahwa kerja sama UMI dan Polri diarahkan pada pola kemitraan yang saling melengkapi. Polri memiliki pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh dari berbagai persoalan di lapangan, sementara perguruan tinggi mempunyai sumber daya akademik, penelitian, teknologi, dan keahlian lintas bidang.
“Polri dan UMI saling menumbuhkan. Polri memiliki pengalaman dan pengetahuan dari berbagai persoalan nyata di lapangan, sedangkan UMI memiliki sumber daya manusia, kapasitas penelitian, teknologi, dan berbagai disiplin ilmu. Keduanya dapat dipertemukan untuk saling memperkuat,” jelasnya.
UMI memiliki berbagai bidang keilmuan yang dapat mendukung pengembangan kajian kepolisian, antara lain hukum, teknologi, kecerdasan buatan, keamanan siber, ekonomi, energi, kesehatan, lingkungan, agama, hingga ilmu sosial.
Menurut Zakir, keberagaman tersebut dapat digunakan untuk membaca persoalan secara lebih komprehensif. Pusat Studi Kepolisian diharapkan tidak hanya memberikan respons terhadap persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga membantu mengidentifikasi risiko dan menyiapkan langkah antisipasi.
“Kita ingin Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang untuk menghasilkan kajian, inovasi, dan rekomendasi. Bukan hanya membicarakan persoalan setelah terjadi, tetapi juga membantu membaca risiko dan menyiapkan berbagai kemungkinan sejak dini,” katanya.
Dorong Kebijakan Kepolisian Berbasis Bukti
Wakapolri menyebut pengembangan Pusat Studi Kepolisian di berbagai perguruan tinggi juga berkaitan dengan penguatan evidence-based policing atau praktik kepolisian yang bertumpu pada data, penelitian, dan pengujian ilmiah.
Pendekatan tersebut memungkinkan pengalaman kepolisian di lapangan dipadukan dengan metodologi serta perspektif akademik. Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik.
“Kami berharap pusat studi ini dapat menjadi jembatan yang mempertemukan pengalaman praktis kepolisian dengan kekayaan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Dari sana kita dapat saling belajar dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” ungkap Dedi.
Ia juga menyoroti peran mahasiswa dalam pengembangan ekosistem ilmu kepolisian. Pemikiran kritis, kreativitas, dan perspektif generasi muda dinilai dapat memperkaya proses penelitian serta pengembangan gagasan.
79 MoU Polri dengan Perguruan Tinggi
Pengembangan jejaring akademik Polri saat ini terus diperluas. Tercatat sebanyak 79 nota kesepahaman (MoU) telah dijalin Polri dengan perguruan tinggi di berbagai daerah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 perguruan tinggi telah meresmikan sekaligus mengoperasionalkan Pusat Studi Kepolisian.
Selain itu, di lingkungan internal Polri telah berkembang 16 Pusat Studi Kepolisian dengan berbagai konsentrasi keilmuan. Fokusnya antara lain Polmas, antikorupsi, terorisme, keamanan siber, sumber daya manusia, teknologi kepolisian, forensik, keamanan nasional, keadilan restoratif, transformasi konflik, serta intelijen kepolisian.
Dedi berharap jejaring tersebut ke depan tidak hanya menjadi hubungan antarlembaga, tetapi berkembang menjadi jaringan pengetahuan yang aktif dan saling terhubung.
“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata berapa banyak kerja sama yang dibuat atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar pengetahuan, penelitian, dan kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat serta menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.
M.ROSIT
