CIKEAS, JAWA BARAT MEDIAKPK.COM – Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dan konflik sosial sepanjang 2026. Upaya tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan yang digelar di Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).
Apel tersebut dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, peralatan serta dukungan operasional dalam menghadapi situasi darurat di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Dedi menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Polri harus memiliki kesiapan sejak tahap pencegahan dan mitigasi, penanganan keadaan darurat, hingga proses pemulihan setelah bencana.
Menurutnya, karakter geografis, geologis dan klimatologis Indonesia membuat berbagai wilayah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire juga meningkatkan risiko gempa bumi, tsunami maupun erupsi gunung api.
“Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi geologis, geografis, dan klimatologis yang kompleks,” ujar Dedi.
Data BNPB menunjukkan, sejak Januari 2026 hingga saat ini telah terjadi 1.730 kejadian bencana alam di Indonesia. Kejadian tersebut didominasi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kebakaran hutan serta lahan.
Rangkaian bencana tersebut dilaporkan menyebabkan 397 orang meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari 4 juta warga harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi.
Ancaman juga terlihat dari aktivitas vulkanik sejumlah gunung api. Pada 6 September 2026, aktivitas erupsi tercatat di Gunung Sinabung, Merapi, Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ibu.
Kondisi tersebut, kata Dedi, menunjukkan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu. Karena itu, Polri harus mampu memberikan respons cepat sekaligus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan.
“Polri harus senantiasa hadir sebagai salah satu kekuatan negara yang siap memberikan respons cepat melalui pelayanan dan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana melalui Operasi Aman Nusa II,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan bencana, Polri telah menyiapkan personel dan berbagai fasilitas pendukung. Kesiapan itu mencakup kegiatan pencarian dan evakuasi korban, pengamanan kawasan terdampak, pengaturan lalu lintas serta jalur evakuasi hingga penyediaan dapur dan rumah sakit lapangan.
Selain itu, dukungan berupa air bersih, bantuan logistik, pelayanan kesehatan serta pendampingan psikososial dan trauma healing juga disiapkan, terutama untuk anak-anak dan kelompok masyarakat rentan.
Penanganan bencana harus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Polri akan memperkuat sinergi dengan TNI, BNPB dan BPBD, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, relawan serta berbagai unsur masyarakat.
Antisipasi Konflik Sosial
Selain bencana alam, Polri juga mempersiapkan langkah menghadapi potensi konflik sosial yang dapat dipicu berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan, termasuk dinamika yang berkembang di ruang digital.
Dedi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Namun, potensi gangguan keamanan dan eskalasi konflik tetap harus dicegah agar tidak berkembang menjadi kekerasan maupun gangguan kamtibmas.
“Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang wajib kita hormati dan kita lindungi,” katanya.
Melalui Operasi Aman Nusa I, Polri mengedepankan langkah pencegahan dan mitigasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan kerawanan, penguatan deteksi dini dan sistem peringatan dini, patroli siber terhadap konten provokatif serta pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemangku kepentingan.
Apabila konflik tidak dapat dicegah dan terjadi di lapangan, personel harus mampu mengamankan situasi, memisahkan kelompok yang bertikai, melindungi masyarakat dan objek vital serta melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan berkeadilan.
Dedi juga meminta personel memahami akar persoalan di setiap wilayah. Kedekatan dengan masyarakat dan tokoh lokal dinilai penting untuk mendeteksi potensi konflik sejak awal.
“Utamakan langkah pencegahan untuk mitigasi seluruh risiko serta dampak berkelanjutan yang ditanggung masyarakat. Pahami akar persoalan di wilayah masing-masing dan bangun kedekatan dengan tokoh masyarakat untuk dapat memitigasi timbulnya konflik,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, Dedi memberikan dua penekanan kepada personel yang terlibat dalam Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II.
Pertama, seluruh penanganan bencana harus berorientasi pada keselamatan dan pemulihan masyarakat. Tahapannya meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
“Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” ucapnya.
Kedua, dalam menghadapi konflik sosial, personel harus mengutamakan pencegahan, memahami akar masalah serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat. Jika tindakan tegas memang diperlukan, penegakan hukum harus dilakukan secara terukur dan profesional dengan prinsip ultimum remedium, yakni hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir.
Dedi berharap kesiapan personel, sarana dan prasarana serta kemampuan merespons secara cepat dapat memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.
Dengan kesiapan tersebut, Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan dan rasa aman, membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.
(M Rosid)
