JAKARTA MEDIAKPK.COM – Polri kembali memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengerahkan ratusan personel langsung ke wilayah rawan. Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua ditugaskan ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mengubah pola penanganan Karhutla agar tidak hanya berorientasi pada pemadaman dan penegakan hukum ketika kebakaran sudah terjadi. Edukasi, komunikasi serta keterlibatan masyarakat didorong menjadi kekuatan utama dalam mencegah munculnya titik api.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, personel yang diterjunkan harus mampu membangun kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, pencegahan akan lebih efektif apabila masyarakat memahami risiko dan ikut mengambil peran sejak awal.
“Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini,” kata Dedi saat memberikan pembekalan di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Ratusan personel yang diberangkatkan terdiri atas 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK serta 22 pendamping. Mereka akan menjalankan penugasan selama 10 hari, dengan waktu pelaksanaan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.
Penugasan gelombang kedua ini melanjutkan kegiatan sebelumnya. Sebanyak 189 peserta didik telah lebih dahulu ditempatkan di sejumlah wilayah prioritas. Pergantian personel tersebut dilakukan agar kegiatan edukasi dan pencegahan di lapangan dapat terus berlangsung tanpa terputus.
Dedi menekankan agar para personel tidak menggunakan pola komunikasi yang bersifat menggurui. Sebaliknya, mereka diminta terlebih dahulu memahami persoalan masyarakat dan karakteristik wilayah sebelum menyampaikan pesan pencegahan.
“Datanglah dengan pendekatan yang baik dan humanis. Dengarkan masyarakat, pahami kondisi di lapangan, kemudian berikan edukasi yang mudah dipahami,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat diposisikan sebagai mitra sekaligus bagian penting dari upaya pencegahan. Jaringan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Masyarakat Peduli Api, perangkat desa hingga tokoh adat diharapkan dapat diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah potensi kebakaran sejak tingkat tapak.
Materi edukasi juga diarahkan pada langkah konkret, seperti tidak membuka lahan dengan cara membakar, menjaga kondisi lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi munculnya titik api.
“Karhutla bukan hanya tanggung jawab Polri atau pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas,” tegasnya.
Selain menjalankan fungsi edukasi, para peserta pendidikan kepemimpinan juga diminta menjadikan penugasan tersebut sebagai kesempatan untuk memahami kondisi faktual di lapangan. Mereka didorong melihat secara langsung bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kebijakan diterapkan serta sejauh mana pelayanan kepada masyarakat berjalan.
“Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Karena itu, lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah dan bagaimana kebijakan diimplementasikan,” tutur Dedi.
Dengan pengerahan personel secara langsung, Polri berharap terbentuk komunikasi yang semakin kuat antara aparat dan masyarakat di daerah rawan Karhutla. Pendekatan partisipatif tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah kebakaran sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
(M Rosid)
