Surabaya. – Upaya sterilisasi kawasan dari aktivitas pasar tumpah terus digencarkan. Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, bersama unsur TNI dan Polri, menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Tambak Wedi, Jumat (24/04), menyusul keluhan masyarakat terkait kemacetan dan terganggunya fungsi saluran drainase.
Penertiban dilakukan secara menyeluruh. Selain membubarkan aktivitas jual beli di badan jalan, petugas juga mengangkut sarana berjualan seperti meja, kursi, hingga perlengkapan lain milik PKL yang terbukti menempati bahu jalan dan menutup saluran air.
Lurah Tambak Wedi, Fian Surya, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Surabaya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum serta menjaga kelancaran arus lalu lintas dan sistem drainase.
“Penertiban ini berdasarkan laporan warga terkait kemacetan yang kerap terjadi. Instruksi Bapak Wali Kota sudah jelas, tidak boleh ada aktivitas berdagang di atas saluran air. Ini pelanggaran yang harus ditindak tegas,” ujarnya di lokasi.
Ia juga menepis anggapan bahwa penertiban dilakukan secara mendadak. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan sejak bulan Ramadan, baik secara lisan maupun tertulis, namun masih ditemukan pedagang yang mengabaikan aturan.
Situasi sempat diwarnai ketegangan saat petugas mulai mengangkut barang milik pedagang. Salah satu PKL, Muna, mengaku keberatan karena merasa kehilangan sumber penghasilan.
“Barang langsung diangkut dan kami diberi surat. Kalau jualan dipindah ke dalam rumah, tidak ada pembeli. Saya punya stand, tapi kalau tidak buka di depan, dagangan tidak laku,” keluhnya.
Meski mendapat penolakan, petugas tetap melanjutkan penertiban sesuai prosedur. Para pedagang diminta segera berpindah ke pasar tradisional resmi atau lokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota Surabaya.
Pemerintah Kota memastikan pengawasan di kawasan Jalan Tambak Wedi akan diperketat guna mencegah munculnya kembali pasar tumpah.
“Kegiatan ini akan terus berlanjut. Jangan sampai setelah ditertibkan, kembali lagi seperti semula. Aturan harus ditegakkan demi kenyamanan dan kepentingan seluruh warga,” pungkas Fian.(gus)
