SURABAYA – Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si menyebut situasi kamtibmas di Jawa Timur selama Triwulan I Tahun 2026 secara umum aman dan kondusif.
Meski begitu, seluruh jajaran diminta tetap siaga menghadapi berbagai agenda nasional dan potensi kerawanan untuk tetap menjaga kondusifitas
Hal itu disampaikan Irjen Nanang saat memimpin Gelar Operasional Anev Sitkamtibmas Triwulan I Tahun 2026 Polda Jatim, Rabu (8/4/2026).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena situasi kamtibmas selama Januari sampai Maret 2026 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Pengamanan Ramadan, Nyepi, hingga Operasi Ketupat Semeru juga berjalan baik, termasuk arus mudik dan balik di Jawa Timur,” kata Irjen Nanang.
Data Anev mencatat jumlah kejahatan di Jatim pada Januari sebanyak 5.367 kasus, Februari 5.434 kasus, dan Maret turun menjadi 5.349 kasus.
Sementara total gangguan kamtibmas tercatat 6.348 kejadian pada Januari, 6.588 kejadian pada Februari, dan 6.773 kejadian pada Maret.
“Secara umum situasi kamtibmas masih terkendali. Namun seluruh satuan wilayah harus terus meningkatkan deteksi dini, kecepatan respons, dan efektivitas penyelesaian perkara,” tegas Irjen Nanang.
Ia juga memberi atensi pada sejumlah isu strategis, seperti May Day, dinamika buruh dan PPPK, potensi gesekan perguruan silat, sound horeg, stabilitas BBM, LPG, dan bahan pokok, pengamanan Liga 1, hingga potensi bencana cuaca ekstrem.
Selain itu, pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI di Nganjuk dalam rangka peresmian Monumen dan Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah juga menjadi perhatian khusus.
“Saya minta seluruh jajaran melakukan mapping potensi kerawanan, khususnya menjelang May Day, dinamika buruh, serta pengamanan agenda VVIP Presiden. Hadapi secara humanis, jangan terpancing, tetapi tetap tegas dan terukur sesuai protap,” tutur Irjen Nanang.
Ia juga meminta jajarannya mengantisipasi potensi panic buying, kelangkaan BBM dan LPG, serta praktik penimbunan bahan pokok dan energi.
Di akhir arahannya, Irjen Nanang menegaskan pentingnya pelayanan prima, penguatan etika personel, serta menghindari arogansi dan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Cegah keras arogansi anggota, pelanggaran, maupun tindakan yang berpotensi menurunkan public trust. Pelayanan harus komunikatif, mawas diri, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Irjen Nanang. (*)
