Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan puluhan ribu personel sekaligus memperkuat sarana dan prasarana operasional guna mengantisipasi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026.
Langkah tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Kegiatan itu diikuti pejabat utama Mabes Polri, para kapolda secara virtual, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah diperintahkan untuk meningkatkan langkah antisipasi melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, serta pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi titik panas.
“Seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Wakapolri memaparkan bahwa Polri telah melaksanakan 151 kegiatan apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, dan 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan personel Bhabinkamtibmas bersama Babinsa di berbagai wilayah.
Upaya tersebut diperkuat dengan pelaksanaan 168.500 kegiatan patroli darat dan patroli perairan yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat setempat. Pemanfaatan teknologi drone juga terus dioptimalkan guna mendeteksi dan memetakan titik api secara lebih cepat dan akurat.
Pada aspek sumber daya manusia, Polri telah menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total sekitar 58 ribu personel yang tersedia secara nasional. Sementara itu, Korps Brimob Polri menempatkan 23.360 personel dari total kekuatan sekitar 61 ribu personel untuk mempercepat penanganan situasi darurat di berbagai daerah.
Polri juga menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan guna mempercepat mobilisasi personel maupun peralatan apabila terjadi peningkatan eskalasi kebakaran.
Selain memperkuat personel, Polri mengoperasikan sejumlah pusat komando atau command center di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Fasilitas tersebut terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas sehingga memungkinkan pemantauan titik panas dilakukan secara langsung dan berkelanjutan.
Pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik strategis serta penggunaan drone buatan dalam negeri juga menjadi bagian dari strategi penguatan sistem pengawasan wilayah rawan kebakaran.
“Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan seluruh personel memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari pakaian tahan api, sepatu khusus, pelindung kepala, masker, hingga peralatan pemadam bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla,” kata Johnny.
Di sisi lain, seluruh jajaran kepolisian juga diminta untuk melakukan pendataan ulang terhadap embung, waduk, kanal, serta sumur bor yang berpotensi menjadi sumber pasokan air saat proses pemadaman berlangsung.
Tidak hanya mengandalkan kekuatan darat, Polri juga mengoptimalkan dukungan armada udara. Saat ini, terdapat empat helikopter yang dilengkapi kemampuan water bombing untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Berdasarkan data yang dihimpun, luas lahan yang terdampak karhutla telah mencapai sekitar 107.465 hektare. Sementara itu, lima daerah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Melalui penguatan strategi mitigasi berbasis prinsip 5M, yakni man, money, method, material, dan machine, Polri optimistis upaya penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi.
(M. Rosid)
