BONDOWOSO – Komitmen Polres Bondowoso Polda Jawa Timur menjaga stabilitas pangan pascalebaran Idul Fitri terus dilakukan.
Kali ini Satgas Pangan Polres Bondowoso bersama instansi terkait, melakukan pengawasan dengan turun langsung ke pasar induk di Bondowoso, Selasa (31/3/26).
Pengawasan intensif ini difokuskan pada harga, ketersediaan, serta kualitas bahan pokok penting (Bapokting) guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara aman dan terjangkau pascalebaran.
Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono, S.H., M.H mengatakan,Tim melakukan pemantauan menyeluruh terhadap sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, serta kebutuhan pokok lainnya.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi lonjakan harga, kelangkaan barang, hingga potensi penyimpangan distribusi pascaperayaan hari besar keagamaan,” kata Iptu Wawan.
Kasat Reskrim Polres Bondowoso, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara serius dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat dari praktik curang di sektor perdagangan.
“Kami memastikan tidak ada penimbunan, permainan harga, maupun peredaran bahan pokok yang tidak sesuai standar dari menjelang hingga pascalebaran,” terang Iptu Wawan.
Ia mengimbau semua pihak pelaku usaha khususnya bapokting, untuk mematuhi aturan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Di lokasi terpisah, Kapolres Bondowoso AKBP Dr Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, harga tetap terkendali, dan masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan sehari hari,”tegas AKBP Aryo.
Pengawasan terpadu ini tidak hanya bertujuan menjaga kestabilan pasar, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi masyarakat setelah merayakan Idul Fitri.
“Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjaga dan harga yang stabil, diharapkan roda perekonomian di Bondowoso tetap bergerak secara sehat,” ungkapnya.
Langkah proaktif ini menjadi bukti nyata sinergi antar instansi dalam menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan publik. (*)
