MEDIAKPK.COM KEPAHIANG, Setelah melakukan pemeriksaan dan meminta kejelasan terhadap 6 kades terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) fee proyek Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS VIII) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kepahiang.
Inspektorat Kepahiang akan memanggil juga 3 kades lainnya yang poktan di desanya mendapat bantuan serupa.
Disampaikan Inspektur Inspektorat Kepahiang Hendri, pada Senin (24/7) besok pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 kades yang bersangkutan.
Dimana sejak beberapa hari lalu, pihaknya sudah menyurati para kades yang desanya mendapat bantuan BBWSS, namun baru 6 kades terlibat OTT yang hadir.
Baik itu yang terlibag kasus OTT ataupun tifak, semua kades hang poktan di desanya mendapat bantuan kita mintai penjelasan juga,” ujar Hendri.
Dijelaskan Hendri, pada pemeriksaan awal yang dilakukannya terhadap 6 kades kemarin. Hasilnya kades mengaku hanya menjadi pengawas saja.
Untuk itulah pihaknya akan meminta penjelasan juga dari 3 kades lainnya yang poktannya mendapat bantuan serupa.
“Untuk lebih jelas, sudah seharusnya semua kades yang bersangkutan kita panggil dan minta penjelasan. Agar kita juga mengetahui tujuan dari bantuan yang didapat itu jelas,” terangnya.
Dijelaskan Hendri, diketahui dari Sembilan Desa di Kepahiang. Ada 18 Kelompok Tani (Poktan) yang mendapatkan Program P3-TGAI ini.
Dari 18 Paket ini tidak semua anggarannya suda dicairkan oleh BBWSS VIII.
Untuk jumlah pastinya, Hendri mengaku belum diketahui sudah berapa paket yang melakukan pencairan.
Informasinya, satu Poktan atau satu paket proyek diminta Rp 20 juta oleh tersangka FR dan KR. Satu Paketnya rata-rata dikucurkan anggaran Rp 195 juta.
“Hasil pemeriksaan sementara memang ada dugaan permintaan fee ini. Satu Poktan berapa kami belum tau,” tutup Hendri.
